..
Undang-Undang Pemilu Bakal Direvisi?
Komisioner KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro , sedang memandu Focus Group Discussion (FDG) di Hotel Luminor Banyuwangi

Undang-Undang Pemilu Bakal Direvisi?

BANYUWANGI – Masalah alat peraga kampanye (APK) dan iklan kampanye menjadi dua hal yang menonjol untuk diperbaiki. Revisi ini sebagai bentuk evaluasi pascapemilu serentak 2019 lalu.

Kata Komisioner KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, sudah muncul wacana revisi Undang-Undang Pemilu. Makanya KPU Jatim meminta masukkan dari peserta pemilu, pemerintah dan wartawan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk Banyuwangi sebagai bahan masukan untuk revisi UU Pemilu.  

“Fokus kita memang dua hal, soal APK dan iklan kampanye. Di Jawa Timur problem APK yang muncul hampir sama. Misalnya, APK yang difasilitasi cetaknya saja, sedangkan yang pasang tidak,” paparnya usai menjadi moderator Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Luminor Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Jumat (2/8/2019) sore.

Titik lokasi pemasangan juga banyak dipersoalkan peserta pemilu. Salah satu contoh kenapa APK tidak boleh di pasang di tiang listrik dan telepon. Masalah desain plus jumlah APK turut pula dipersoalkan. Termasuk masa kampanye pada Pemilu 2019 yang terlampau panjang dikeluhkan partai besar yang lolos parlementary trashold.

“Partai non parlemen justru mengusulkan masa kampanye diperpanjang. Karena merasa partai baru perlu banyak sosialisasi kepada masyarakat,” jelas Gogot.

Kalau iklan kampanye yang banyak mengeluh dari wartawan serta perusahaan media. Pada Pemilu 2019 fasilitasi iklan kampanye tidak terlalu maksimal. Karena levelnya di propinsi sehingga di tingkat kabupaten maupun kota tidak ada ruang bagi kawan-kawan media untuk bekerjasama.

“Pemasangan iklan di luar masa kampanye ada ancaman pembatalan calon. Ini membuat khawatir perusahaan media maupun dari calon. Tingkat kecemasannya sangat berlebihan,” jelasnya.

Gogot kemudian mengambil contoh kasus di Kediri. Ada perusahaan media yang memilih tidak menayangkan iklan kampanye capres cawapres tertentu lantaran takut kena semprit Komisi Penyairan Indonesia (KPI). Pasalnya, salah satu paslon tertentu mau pasang  iklan. Sedangkan satunya tidak pasang meski telah ditawari.

“Mestinya tidak begitu. Yang dimaksud perlakuan setara adalah memberikan kesempatan. Soal partai dan calon yang lain sudah ditawari tidak mau pasang iklan itu di luar kemampuan rekan-rekan media,” sesalnya.

Masalah iklan citra diri yang masih beda persepsi antara KPU, Bawaslu, partai politik, KPI, dan Dewan Pers perlu diselesaikan dengan duduk bersama. KPU Banyuwangi Dwi Anggraini Rahman berjanji menambah alokasi iklan kampanye.

“Kami sudah buat kuota 10 radio dari semula 2 radio. Untuk televisi nasional 1 dan regional 2 stasiun televisi,” katanya menjawab masalah pengadaan iklan kampanye.  SUBAHRODIN YUSUF

Sebelumnya Dewan Energi Mahasiswa Banyuwangi Mengajak Pemerintah Peduli Energi Baru Terbarukan
Selanjutnya Setelah Putus Cinta, Darmayanti Melompat dari Jembatan