..
Ratusan Pesilat PSHT Aksi Duduk Ngesot
Kasi Intel Kejari Banyuwangi, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro (pegang kertas warna pink), menjelaskan soal penanganan perkara dua pesilat PSHT

Ratusan Pesilat PSHT Aksi Duduk Ngesot

BANYUWANGI - Dua pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Banyuwangi terkait dugaan kasus pencukuran siswa SDN 2 Patoman, Kecamatan Blimbingsari. Hal itu membuat para anggota PSHT di Bumi Blambangan tak terima dan mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi.

Tidak semua pesilat diijinkan masuk ke area dalam Kejari. Hanya pengacara dan beberapa perwakilan PSHT yang diperkenankan masuk untuk menggelar pertemuan. Selebihnya harus menunggu di luar sambil duduk beralaskan aspal Jalan Jaksa Agung Suprapto dikawal aparat kepolisian.

Pengacara PSHT Banyuwangi, Zaenal Aris Masruchi usai menggelar pertemuan tertutup menjelaskan, kedatangan para pesilat ini untuk mengajukan surat penangguhan penahanan terhadap Jaka Samudra dan Rizki Maulana. Keduanya disangka melakukan tindak pidana 170 KUHP tentang pengeroyokan.

"Kami yakin, mereka (Jaka dan Rizki) sepenuhnya tidak bersalah. Maka dengan mengajukan surat permohonan ini semoga bisa dikabulkan oleh kepala Kejari Banyuwangi," tegasnya usai menggelar pertemuan dengan para jaksa, Senin (30/9/2019).

Kasi Intel Kejari Banyuwangi, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, pasca pertemuan keluar gerbang Kejari untuk menemui anggota PSHT. Kepada para pesilat yang lahir dan berkembang di Madiun itu, mantan Kasi Pidum Kejari Situbondo tersebut meminta agar massa tidak terpengaruh dengan berita pelintiran.

"Kalau pasal 170 KUHP tidak ada hukuman minimalnya. Yang ada hukuman minimalnya UU Perlindungan Anak. Cara kami membantu kawan - kawan kalian dengan menerapkan pasal 170 KUHP dan mempercepat penanganan perkaranya agar lekas disidangkan," bebernya.

PSHT, lanjut Bagus, telah mengirimkan permohonan penangguhan penahanan ke Kejari sejak Kamis (26/9/2019) lalu. Sesuai perintah Kajari Banyuwangi bahwa perkara ini menarik perhatian publik untuk segera dilimpahkan ke pengadilan.

"Per 30 September 2019 kami sudah melakukan pelimpahan ke PN Banyuwangi. Jadi otomatis segala bentuk penanganan perkara beralih ke PN Banyuwangi. Kami disini memfasilitasi temen-temen PSHT untuk penangguhan penahanan di pengadilan," imbuhnya.

Sedangkan yang kedua, masih kata Kasi Intel, mereka mempertanyakan penggunaan pasal 170 KUHP dan UU perlindungan anak.

"Kalau itu sudah jelas secara yuridis kami menggunakan pasal 170 KUHP. Jadi penahanannya bukan lagi dari kejaksaan, tapi sekarang sudah menjadi kewenangan pihak oengadilan," tambahnya.SUBAHRODIN YUSUF

Sebelumnya Jadi Kurir Untuk Hidupi Anak di Bali, Pasutri ini Dihukum 14 Tahun
Selanjutnya Ambil Tempelan di Pot Bunga, Hamdan Dituntut 5 Tahun