..
PT JBT Rimbunkan Hutan Mangrove di Tol Bali Mandara
Penanaman bibit pohon mangrove di kawasan Tol Bali Mandara

PT JBT Rimbunkan Hutan Mangrove di Tol Bali Mandara

Suksesinews.net, Badung - Menuju hajatan internasional KTT G20 pada Oktober 2022, mendatang. Sudah dipersiapkan PT Jasamarga Bali Tol (JBT) untuk mempercantik kawasan di teluk Benoa.

Salah satunya dengan berupaya merimbunkan kawasan hutan mangrove. Hal ini dikatakan Direktur Utama PT JBT, I Ketut Adiputra Karang, sesuai arahan pusat agar membuat ruas Jalan Tol Bali Mandara yang hijau dan bersih.

Koordinasi juga dipastikan telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, serta Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kesimpulannya, perapian dan penghijauan Jalan Tol Bali Mandara bakal dilakukan mulai awal tahun 2022 nanti.," Terangnya.

Selain penghijauan, kata dia juga dalam rangka menyambut KTT G20 pihaknya akan melakukan beautifikasi lainnya yang berupa coating barrier dan railing.

Secara terpisah ditambahkan Assistant Manager Operation & Maintenance PT JBT I Putu Gandi Ginantra, sesungguhnya bukan bagian taper saja yang hendak dijadikan taman. Masih ada sejumlah titik lain yang kabarnya bakal terjamah hal serupa.

“Seperti di antara PJU dan di akses-akses masuk jalan tol, itu juga rencananya akan tersentuh penghijauan,” ucapnya.

Disampaikannya pula, mewujudkan jalan tol yang bersih dan hijau notabene adalah bagian dari misi PT JBT sendiri. Yakni mengoperasikan jalan tol dengan tetap menjaga keasrian lingkungan hidup dan budaya Bali.

Itupun diterapkan dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun PT JBT ke-10, yang dihiasi sejumlah kegiatan sosial. Mulai dari donor darah, penanaman 7 ribu bibit mangrove di akses Benoa, serta pembagian masker dan handsanitizer kepada pengguna Jalan Tol Bali Mandara.(uuk/Suksesibali)

Sebelumnya Gak Nyangka, Hakim Hukum Zaenal Tayeb Lebih Tinggi dari Tuntutan JPU
Selanjutnya Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Sekda Dewa Indra Sampaikan Strategi Kebijakan Ekonomi Bali