..
Pro - Kontra Air Bersih Rowo Rejo Berujung HAM

Pro - Kontra Air Bersih Rowo Rejo Berujung HAM

BANYUWANGI – Aliansi Banyuwangi Cekatan mendatangi Polresta Banyuwangi. Massa gabungan MPC Pemuda Pancasila, LSM Perintis, Banyuwangi Corruption Watch Untuk Transparansi (BCWT) serta Pembela Adat dan Budaya Banyuwangi (Balawangi) juga mendatangi sejumlah kantor pemerintahan.

Mereka melaporkan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa masyarakat Rowo Rejo dan Pulau Merah, masuk Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Kantor Inspektorat menjadi yang pertama disambangi.

Ditemui Kabag Umum, Ninuk, mereka mengadukan tiga pejabat dari tingkat kecamatan, desa sampai dusun atas dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program air bersih di Rowo Rejo dan Pulau Merah.

“Kami minta Inspektorat bisa segera menindaklanjuti pengaduan kami. Sebagai wujud komitmen menciptakan aparatur pemerintahan yang disiplin, taat hukum dan bersih dari korupsi,” kata Koordinator Aliansi Banyuwangi Cekatan, Zamroni.

Dari Inspektorat, rombongan aktivis lantas bergeser ke Polresta Banyuwangi. Mereka menyampaikan ikrar dukungan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus yang dilaporkan Subur Rianto terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan plus indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat di tingkat kecamatan.

Selain itu para aktivis menyebut tiga pejabat dari tingkat kecamatan, desa sampai dusun atas dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Rowo Rejo dan Pulau Merah. Ketiganya disinyalir telah menghambat program air bersih yang akan dilakukan masyarakat. Padahal kualitas air di wilayah Rowo Rejo dan Pulau Merah sangat kurang layak. Sumur warga banyak yang berair keruh dan asin.

“Tiga pejabat ini terkesan mendukung sekelompok warga yang menolak program air bersih. Padahal warga yang menolak itu bukan warga Rowo Rejo atau pun Pulau Merah. Akibatnya, sampai saat ini warga Rowo Rejo dan Pulau Merah belum bisa melaksanakan program air bersih,” cetus Halili Abdul Ghany, salah satu massa Aliansi Banyuwangi Cekatan.

Dalam polemik program air bersih Rowo Rejo plus Pulau Merah disinyalir terdapat upaya adu domba di masyarakat. Mengingat sebelumnya beberapa pejabat di tingkat Desa Sumberagung telah setuju dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan. Namun ketika program air bersih siap dilaksanakan tiba-tiba terjadi aksi penolakan.

“Kami harap kepolisian tidak memandang remeh polemik program air bersih Pulau Merah ini. Apalagi kelompok warga yang menolak itu bukan warga lingkungan yang ketempatan program air bersih,” ungkap Halili.

Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Vivin Agustin, terkejut namanya ikut dilaporkan melanggar HAM. Sementara yang menolak pengeboran tersebut mayoritas warga ketika digelar pertemuan antara dua kelompok massa pro dan kontra di balai desa.

"Justru saya yang memberi nama Hippam itu Suko Tirto karena waktu itu belum ada mamanya. Massa pro air bersih bahkan saya arahkan mengajukan permohonan ke Perhutani sebab lahan pengeboran air bersih masuk wilayah Perhutani," bantah Vivin.

Mengenai tanda tangan persetujuan yang kemudian dipersoalkan sebenarnya itu merupakan tanda tangan permohonan ke Perhutani. Entah kenapa perjuangan yang dilakukannya dianggap melanggarnya HAM.

"Awal rencana pengeboran air bersih kami tidak diberi tahu. Tiba - tiba saya dan Pak Camat Sugiyo diundang untuk kenduri sebagai tanda dimulainya pengeboran. Penolakan terjadi begitu alat pengeboran air bersih hendak menuju lokasi. Warga yang menolak curiga pengeboran tersebut tidak sebatas air bersih saja," tepis Kades Sumberagung. SUBAHRODIN YUSUF

Sebelumnya Kerangka Manusia di Kebun Tebu, Jenis Kelamin Belum Diketahui
Selanjutnya 4 Bocah Begal Sidang Didampingi LBH Lingkar Karma