..
Pemkab Banyuwangi  PHK 322 THL, Puskaptis Sindir Pemerintah

Pemkab Banyuwangi PHK 322 THL, Puskaptis Sindir Pemerintah

BANYUWANGI - Pusat Kajian Kebijakan Strategis (Puskaptis) Banyuwangi mengimbau agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 322 tenaga harian lepas(THL). Karena kebijakan tersebut tidak manusiawi serta akan menambah jumlah pengganguran dan kemiskinan.

"Kami meminta agar SKPD terkait untuk memanggil para THL tersebut dan mempekerjakannya sesuai dengan tugas dan fungsi THL," seru Direktur Puskaptis Banyuwangi, Muhammad Amrullah.

Jika pemerintah tidak sanggup pihaknya yang akan membayar 322 THL dengan patungan atau saweran dari masyarakat. Amrullah berpendapat agar anggaran untuk gaji ratusan THL selama setahun diambilkan dari anggaran Perjalanan Dinas dan Anggaran ATK dua SKPD.

"Anggaran dalam APBD 2021 mencapai 80 Milyar. Kami menilai PHK terhadap ratusan THL tidak tepat karena Pemkab Banyuwangi bukan perusahaan profit yang hendak bangkrut," sambung Amrullah.

Puskaptis akan membuka posko pengaduan PHK para THL. Pihaknya bahkan mendorong agar mereka mengajukan gugatan class action atas sikap Pemkab Banyuwangi.

"APBD Banyuwangi yang bernilai Rp 3,2 Triliun sangat besar. Kalau dihitung gaji 322 THL selama satu tahun yang tiap bulannya sebesar Rp 1,5 juta per orang hanya 5,9 Milyar pertahun," imbuhnya.

PHK terhadap para THL mulai ramai diperbincangkan publik saat pelantikan Ipuk Fiestiandani - H Sugirah sebagai Bupati - Wakil Bupati Banyuwangi, Jumat (26/2/2021). Soal ini kemudian disikapi oleh Puskaptis. YUS

Sebelumnya Gubernur Koster Minta Program TP PKK Harus Selaras dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat
Selanjutnya Bukti Upal Asing Palsu Tambah 1,7 T