..
Ketua PKK Maju Pilbup, Haruskah Non Aktif

Ketua PKK Maju Pilbup, Haruskah Non Aktif

BANYUWANGI - Posisi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tidak masuk kategori Aparatur Sipil Negara (ASN). Penegasan ini disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, Informasi, Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid.

"ASN itu ada dua, pegawai negeri sipil atau PNS dan PPNS. Tenaga Harian Lepas (THL) yang digaji oleh SKPD tidak termasuk ASN," ujar Hasyim.

Meskipun bukan ASN, mestinya Ketua TP PKK non aktif dari posisinya selama masa kampanye. Sehingga tidak ada kepentingan ganda urusan politik dan sosial. Sebab, PKK mendapat dana hibah dari pemerintah.

Rujukannya tertuang dalam Surat Kemendagri Nomor 411.4/4727/OTDA tertanggal 18 September 2020 yang dikirim kepada Bawaslu. Surat itu merupakan jawaban atas pertanyaan Bawaslu Kabupaten Sleman.

"Semula kami bingung soal ini. Akhirnya jelas setelah terbit surat dari Kemendagri soal TP PKK," aku mantan reporter TransTV.

IMG_20201001_092635

Kebetulan di Banyuwangi Ketua TP PKK maju sebagai calon bupati pada Pilbup 2020. Contoh kasusnya sama dengan di wilayah Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju pula dalam Pilbup.

"Dalam surat Kemendagri itu tegas agar Ketua TP PKK mengajukan ijin untuk non aktif dalam kepengurusan PKK kepada Ketua TP PKK provinsi yang secara administratif ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu kabupaten," pungkasnya.

Di Banyuwangi ada dua calon yang bertarung untuk meraih suara terbanyak 9 Desember 2020. Masing - masing, pasangan Ipuk Fiestiandani - Sugirah dan Yusuf Widyatmoko - Muhammad Riza Aziziy. Ipuk merupakan Ketua TP PKK Kabupaten Banyuwangi. SUBAHRODIN YUSUF

Sebelumnya Berani Libatkan ASN, Paslon Diancam Diskualifikasi
Selanjutnya Intrupsi Jerinx Diabaikan Saat JPU Bacakan Tenggapan Eksepsi