..
Kades Temuguruh Didenda 48 Ribu, Anggota DPRD Didenda 500 Ribu
Anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi PPP, Samsul Arifin, duduk di kursi terdakwa akibat menggelar hajatan di masa PPKM Darurat

Kades Temuguruh Didenda 48 Ribu, Anggota DPRD Didenda 500 Ribu

BANYUWANGI - Dua pejabat yang nekat menggelar hajatan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akhirnya diadili. Kasusnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Senin (26/7/2021).

Kedua pejabat tersebut yakni Kades Temuguruh, Kecamatan Sempu, Asmuni dan Samsul Arifin alias SA, anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi PPP asal Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru. Pengadilan menyidangkan perkaranya keduanya atas dakwaan  pelanggaran tindak pidana ringan (tipiring).

Sidang pertama dijalani oleh Kades Temuguruh, Asmuni. Persidangan dipimpin hakim tunggal I Komang Didiek Prayoga. Kapolsek Sempu Iptu Rudi Sunaryanto hadir sebagai saksi. Asmuni dijatuhi denda Rp 48 ribu subsider kurungan 2 hari.

"Saya bayar denda saja Yang Mulia," ucap Asmuni menjawab pertanyaan hakim atas putusan yang dibacakan.

Versi Asmuni, pernikahan putrinya digelar sesuai prokes. Tamu yang datang pun diatur sehingga tidak berkerumun. Soal penggunaan balai desa diperbolehkan karena diatur dalam perdes.

"Sebelum saya jadi kades balai desa sudah digunakan untuk hajatan. Memang boleh dipergunakan untuk masyarakat umum karena telah diatur perdes. Masyarakat yang pakai nggak bayar, kadang hanya kasih uang untuk petugas kebersihan," lontarnya.

IMG_20210726_131454

Kades Temuguruh, Asmuni, menjalani persidangan di PN Banyuwangi 

Denda ringan itu juga diterima Samsul Arifin. Wakil rakyat dari partai berlambang Kabah tersebut hanya didenda Rp 500 ribu subsider 7 hari kurungan oleh Hakim PN Banyuwangi I Made Gede Trisnajaya Suskila.

Meskipun vonisnya agak berbeda dengan Kades Asmuni, tapi Samsul Arifin mengaku menerima. Samsul mengaku salah tetap menggelar hajatan di masa perpanjangan PPKM Darurat. Itu semua karena dirinya yakin PPKM tidak akan ditambah lagi.

"400 undangan sudah saya sebar seminggu sebelum acara. Mau saya batalkan namun tak punya semua nomer dari jumlah undangan sebanyak itu," akunya usai sidang.

Hajatan dua pejabat ini viral di medsos sehingga disemprit oleh Satgas Covid-19. Resepsi itu berbuntut pada pemeriksaan aparat Polresta Banyuwangi. Ancaman yang dilayangkan berupa pelanggaran Perda No. 02 Tahun 2020 dan Pergub No. 53 Tahun 2020. SUBAHRODIN YUSUF

Sebelumnya Bali Terapkan Level 3 Tetap Saja Kasus Covid-19 Meningkat
Selanjutnya Buka Warung Sambil Jual Sabu, Pemuda Batanta ini Dituntut 12 Tahun