..
Interpelasi Ijen Kandas di Paripurna

Interpelasi Ijen Kandas di Paripurna

BANYUWANGI - Langkah interpelasi yang diajukan Fraksi PKB, Demokrat dan dukungan 2 anggota PKS mengenai pelepasan 1/3 pengelola Ijen oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar kandas. Dari 7 fraksi di DPRD Banyuwangi, 5 fraksi menyatakan tidak setuju.

Fraksi yang menolak itu antara lain Fraksi PDIP, NasDem, Gerindra, PPP, termasuk Golkar-Hanura. Fraksi tersebut saat Pilkada 2020 berkoalisi mengusung Ipuk - Sugirah. Dari semua partai pengusung Ipuk-Sugirah saat pemilu 9 Desember 2020, kata Khusnan Abadi, tidak ada yang bertanya kenapa harus menggunakan hak interpelasi atas polemik Ijen.

"Jadi, paripurna tadi tidak masuk ke materi. Kemudian pimpinan menyatakan 5 fraksi menolak dan didok," ujar anggota Fraksi PKB.

"Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman di DPR bahwa kita pengen mendengar jawaban bupati, penjelasan bupati tentang ini. Ternyata 5 fraksi menyatakan tidak setuju," imbuh Kusnan.

PKB melihat, Bupati Banyuwangi tidak berpatokan kepada Permendagri 19/2016, yang menerangkan pelepasan aset daerah di atas Rp 5 milyar harus mendapat persetujuan DPR. Selain itu, Bupati Ipuk tidak berkaca kepada mantan bupati sebelumnya.

"Artinya ini ketidakcermatan bupati di dalam menandatangani materi dari sebuah surat. Kalau cermat, bupati yang dulu aja lho menolak tandatangan," tutup Khusnan.

Muncul dugaan, pelepasan batas daerah subsegmen Kawah Ijen ada yang mencoba "memperjualbelikan" Untuk kepentingan investor yang memburu gas bumi, geotermal, belerang dan potensi lain di kawasan Gunung Ijen. Menyoal polemik sub segmen Kawah Ijen, Bupati Ipuk disebut telah mengangkangi kelembagaan DPRD.

"Kita merasa, bupati yang baru seumur jagung ini tergesa-gesa, tidak membaca, tidak memahami materi. Tiba-tiba tandatangan," tudingnya, Senin (16/8/2021). SUBAHRODIN YUSUF

Sebelumnya Kadis Kebudayaan Denpasar Kembali Jalani Pemeriksaan
Selanjutnya Simpang Lima Terhenti 3 Menit