..
Geger PPDB, SMA Negeri Pungut Dana Rp 2 Juta Per Siswa

Geger PPDB, SMA Negeri Pungut Dana Rp 2 Juta Per Siswa

Suksesinews.net, Denpasar - Orang tua siswa di Bali rupanya tak hanya pusing untuk mendapatkan sekolah negeri bagi anak-anaknya saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020. Satu masalah teratasi, kini masalah lain menanti para orang tua siswa tersebut.

Ya, setelah anak-anaknya berhasil diterima di sekolah negeri, kini mereka terancam dipungut dana sukarela oleh pihak sekolah. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp2 juta per siswa. Itu terjadi di sejumlah SMA Negeri di Denpasar. Padahal orang tua siswa sebelumnya rebutan mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri untuk menghindari biaya mahal di sekolah swasta. Kini mereka mengeluhkan rencana pungutan dana sukarela dari pihak sekolah tersebut.

Adanya rencana pungutan dana sukarela itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta di Denpasar, Selasa (16/7). Ia mengaku mendapat pengaduan dari sejumlah orang tua siswa mengeluhkan adanya pungutan dana tersebut. Parta pun memperlihatkan pesan Whatssapp orang tua siswa teraebut. Di SMAN 2 Denpasar, pungutan dana sukarela mencapai Rp2 juta.

Di SMAN 4 Denpasar juga ada pungutan serupa yang jumlahnya tidak dipatok tapi bisa mencapai Rp1 juta. Di sekolah ini juga dipungut biaya bulanan Rp350.000 per bulan. Pengakuan orang tua siswa tersebut, lanjut Parta, pihak SMAN 4 Denpasar memungut dana sukarela itu untuk membuat ruang kelas baru. Sekolah tersebut sebelumnya menerima pendaftaran siswa gelombang kedua sehingga perlu menambah ruang kelas. Pihak sekolah pun menyulap aula dan ruang laboratorium untuk menjadi ruang kelas. Dana yang dikumpulkan untuk membuat sekat dan pengadaan bangku untuk masing-masing ruang kelas yang baru tersebut.

Kepada Parta, orang tua siswa tersebut mengaku pungutan itu sangat membebani mereka. Apalagi mereka harus menyiapkan dana untuk membeli pakaian seragam anaknya. Orang tua siswa tersebut mengharapkan pemerintah saja yang membantu pihak sekolah, dengan memberi bantuan dana untuk membuat kelas baru tersebut. Jadi biaya tersebut tak dibebankan kepada orang tua siswa.

Menanggapi keluhan tersebut, Parta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menyiapkan aturan sebelum sekolah- sekolah memungut dana, yang dikemas sebagai pungutan sukarela, kepada orang tua siswa. "Orang tua murid mengeluh terlalu banyak  sumbangan sukarela. Disdik harus siapkan aturan sebelum sekolah-sekolah melakukan pungutan lewat bungkusan sumbangan sukarela, karena nilainnya Rp 1 juta sampai Rp 2 juta," tegas Parta.

Politikus PDI Perjuangan yang lolos ke Senayan pada Pileg 17 April lalu, ini juga meminta pihak sekolah untuk membuat alasan yang kuat dan rincian yang jelas tujuan pungutan itu. "Sekolah juga harus membuat alasan yang kuat kenapa melakukan pembebanan (memungut dana, red) kepada orang tua siswa. Untuk apa uang itu, berapa jumlah yang dibutuhkan, berapa harga satuannya," kata Parta.

Ditanya apakah sebaiknya Pemerintah yang menanggung biaya yang dibutuhkan sekolah tersebut sehingga tidak membebani orang tua siswa, Parta menyerahkan kepada Disdik untuk membuat aturannya. "Intinya Disdik harus keluarkan regulasinya dulu," kata wakil rakyat asal Desa Guwang, Gianyar ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sekolah SMAN 4 Denpasar I Ketut Kerta membenarkan adanya pungutan tersebut. Namun, ia menegaskan besarnya itu diputuskan bersama orang tua siswa. "Itu dibahas bersama dengan orang tua siswa," katanya.

Ia mengaku, sejak awal sudah mewanti-wanti ada yang mengeluhkan kebijakan itu. Tapi pihak sekolah tak ada pilihan lain selain membebani orang tua siswa. Diakuinya, sekolah tak punya dana untuk membiayai pengadaan ruang kelas yang baru termasuk bangku dan fasilitas lainnya. Pihak sekolah sebenarnya bisa mengajukan anggaran ke Pemprov Bali, tapi membutuhkan waktu untuk proses pencairan dananya. Sementara jadwal sekolah sudah di depan mata sehingga secepatnya ruang kelas itu dibangun. Untuk orang tua siswa yang terbebani dengan pungutan itu, ia mengharapkan untuk membicarakannya dengan pihak sekolah, agar nanti anaknya mendapatkan beasiswa. "Untuk yang tidak mampu nanti akan ada beasiswa," katanya.

Adapun Kadisdik Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa belum memberi tanggapan. Panggilan telpon dan pesan whatsapp tak ditanggapinya. Amb/suksesinews

Sebelumnya Gubernur Koster Dampingi Megawati Jadi Saksi Pediksan Penglingsir Puri Gianyar
Selanjutnya Diduga Selingkuh, Oknum Perwira Polda Bali Dilaporkan Istrinya