..
Bawaslu Banyuwangi Klarifikasi Pembubaran Pentas Seni di RTH Maron

Bawaslu Banyuwangi Klarifikasi Pembubaran Pentas Seni di RTH Maron

BANYUWANGI - Masih ingat dengan kasus pembubaran acara pentas seni yang dihadiri Cabup 01 Yusuf Widyatmoko di RTH Maron Genteng beberapa waktu lalu? Rabu (18/11/2020), Bawaslu Banyuwangi ternyata menindaklajutinya dengan mengundang 7 orang untuk dimintai klarifikasi.

Dari ketujuh orang yang diundang, dijelaskan oleh Koordinator Divisi Hukum Humas dan Data Informasi, Hasyim Wahid, sampai pukul 13.55 WIB yang hadir memenuhi undangan baru 5 orang. Mereka adalah orang - orang yang diduga terkait dalam potongan beberapa video saat pembubaran acara pentas seni di RTH Maron Genteng.

"Untuk dua lainnya masih kita tunggu sampai pukul 24.00 WIB, Rabu (18/11 /2020) sesuai undangan. Umpama hari tidak hadir tak masalah, besok akan kita undang untuk kedua kalinya. Kan proses klarifikasi ini bagian dari prosedur mekanisme penanganan pelanggaran di Bawaslu untuk memperjelas sebuah perkara yang masih belum jelas duduk perkaranya," jelasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Banyuwangi juga mengundang 5 orang dari unsur pengawas kecamatan untuk diklarifikasi bersama Sentra penegakan hukum terpadu atau Gakkumdu. Mereka diundang untuk proses klarifikasi berdasarkan laporan dugaan pelanggaran hasil pengawasan yang tertuang dalam formulir A Panwascam Genteng.

"Dalam laporan form A itu disebutkan terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Karena di tingkat desa dan kecamatan tidak ada Gakkumdu, maka masalah ini langsung diambil alih Bawaslu Banyuwangi. Kami sudah melakukan pembahasan pertama Gakkumdu, sesudah klarifikasi maka akan dilakukan pembahasan kedua. Jadi Tahapannya masih panjang," tambah Hasyim.

Proses Klarifikasi memang dibutuhkan untuk memperkuat dan memperjelas apakah hasil pengawasan Panwascam Genteng memenuhi unsur Pidana atau tidak. Karena setelah pembahasan pertama akan digelar pembahasan kedua untuk menentukan pemenuhan unsur pidananya.

"Hasil pengawasan Panwascam genteng yang menyebutkan ada dugaan pelanggaran Pidana pemilihan sudah kita register, senin (16/11/2020) lalu. Setelah syarat formil dan materiilnya terpenuhi. Maka kewajiban kami di Bawaslu Kabupaten adalah menindaklanjutinya sesuai prosedur di perbawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan Pelanggaran," pungkas Hasyim. SUBAHRODIN YUSUF 

Sebelumnya Kasus Kepsek Dianiaya Oknum Wali Murid Terkesan Mandek di Polsek Densel
Selanjutnya Miliki Ekstasi Geranat, Pria asal Gianyar ini Dihukum 13 Tahun