..
Aspamin : Perda Belum Dibuat, Retribusi Sudah Dipungut

Aspamin : Perda Belum Dibuat, Retribusi Sudah Dipungut

BANYUWANGI - Asosiasi Pengusaha Mineral (Aspamin) mendesak Pemda Banyuwangi untuk segera membuat Perda Pajak dan Restribusi Daerah. Karena carut marut pertambangan sudah terjadi sejak 2012.

"Waktu itu, Perda belum ada, Bupati keluarkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) berdasarkan Perbup. Mestinya kalau Perbup masuk ranah perdata bukan pidana. Tapi polisi bersikap represif sehingga terjadi penangkapan terhadap pelaku pertambangan," ulas Ketua Aspamin, H Abdillah Rafsanjani.

Ketiadaan perda membuat tambang yang legal dan ilegal jadi abu - abu. Karena landasan perdanya belum ada sehingga pemerintah harus lekas membuatnya.

"Yang legal mana dan ilegal bagaimana tidak jelas. Katanya tambang legal faktanya ada yang gak bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak sanksinya apa juga tidak jelas," paparnya ketika hearing bersama Komisi 4 DPRD Banyuwangi.

Amir Khan telah memberikan masukan sejak tahun 2019 mengenai penarikan ganda galian C. Padahal payung hukumnya tidak ada. Jangan sampai pendapatan asli daerah yang masuk ke kas daerah dianggap cacat hukum.

"Apakah masukan kami salah atau benar menjadi tanggung jawab bersama. Ketika ada LSM dan wartawan yang jeli kalau PAD cacat hukum siapa yang disalahkan," tegasnya.

IMG-20211025-WA0050

Kalau hanya Perbup, menurut H Joni Subagyo, tidak kuat untuk dijadikan landasan menarik pungutan. Payung hukum yang sah adalah perda.

"Hasil konsultasi kami di Jakarta payung hukum yang sah untuk negara mengambil pungutan ya perda. Setelah perda baru diikuti perbup," papar mantan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi.

Plt Kadis PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, Danang Hartanto, menolak menanggapi terkait perijinan karena bukan ranahnya. Soal penerbitan aturan pemangkasan bak truk material dilandasi untuk menjaga kondisi jalan agar tetap baik.

"Kita tidak minta pemotongan bak truk tapi menertibkan angkutan, itu saja. Jalan yang sudah diaspal jangan sampai jadi jalan sirtu lagi. Saya tidak ikhlas, kalau dicor monggo," ucap Danang.

Anggota Komisi 4 Basir mengakui belum ada regulasi yang mengatur tentang galian C. Pertambangan masuk dalam Undang - Undang Ketertiban Umum dan tidak dibahas secara detail. Karena itu perlu duduk bersama dengan semua pihak untuk membahas ini.

"Hasil pertemuan itu nanti menjadi bahan untuk Ranperda 2022 yang akan dikawal Komisi 4," saran Basir.

Soal perijinan tambang galian c, Ketua Komisi 4 Ficky Septalinda, akan membahasnya lebih dalam bersama para pihak terkait. Diantaranya Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi serta kepolisian setempat.

"Hasil hearing ini akan kita laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti rapat bersama dengan pihak terkait," katanya. SUBAHRODIN YUSUF

Sebelumnya Mahasiswa UIN Sunan Ampel Kembangkan Transplantasi Karang Berbahan Faba
Selanjutnya Edarkan Ganja, Penyayi Club asal Ambon Dihukum 6,5 Tahun