..
Tak Tahan Diintimidasi, Pedagang Pasar Purwoharjo Mengadu ke DPRD

Tak Tahan Diintimidasi, Pedagang Pasar Purwoharjo Mengadu ke DPRD

BANYUWANGI - Tak tahan terus mendapat tekanan, Perkumpulan Kelompok Pedagang Pasar Purwoharjo (PKPPP), curhat ke Komisi II DPRD Banyuwangi. Mereka mengaku risau akan diadukan ke Kejari Banyuwangi oleh perangkat Desa Purwoharjo.

"Masalah muncul dari pihak perangkat desa yang ingin merevitalisasi pendapatan asli Desa (PAD). Hanya caranya yang kurang baik," tutur Edi Supeno.

Edi merupakan mantan Kepala Desa Purwoharjo. Pria berambut gondrong ini datang ke DPRD mendampingi puluhan anggota PKPPP yang sedang galau karena ditakut takuti akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri, Satpol PP dan Polresta Banyuwangi.

"Selama kami menjabat pemasukan PAD dari sewa dan retribusi pasar. Tapi jumlahnya terukur dan tidak memberatkan pedagang. Kenaikan diawali dari Pj diteruskan kades baru," ungkapnya.

Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang kenaikan sewa los maupun ruko, lanjut Edi, belum ada. Tiba - tiba para pedagang dipaksa oleh pihak desa untuk menandatangani risalah rapat. Isinya pedagang setuju membayar Rp 110 ribu dan 110 per meter.

"Yang hadir tidak ada lima puluh persen. Dan mereka ditekan agar tanda tangan. Bahkan muncul surat peringatan dalam sebulan lebih dari sekali," tambahnya.

Tumiran (58), pedagang asal Dusun Krajan, Desa Purwoharjo, bercerita dulu pedagang hanya membayar Rp 25 ribu per meter tiap tahun. Awal 2019 nominal itu mulai naik dari Rp 40 ribu per meter tiap tahun sampai 150 ribu per meter.

"Untuk gambaran, bangunan 4x6 meter jika biasanya per meter 25 ribu, totalnya Rp 500 ribu. Sekarang ketika naik per meter Rp 150 ribu, totalnya mencapai Rp 3,6 juta. Bahkan ada yang per tahun Rp 15 juta naik menjadi Rp 40 juta," ungkap Ketua PKPPP.

IMG_20191223_103123

Upaya mencari titik temu berulang kali dilakukan pedagang dengan perangkat desa namun selalu kandas tanpa hasil. Malah para pedagang yang melakukan pergolakan justru diintimidasi sampai ketakutan.

"Lantaran bingung karena keluhan pedagang tidak mendapat tanggapan, makanya kami minta tolong Pak Yunus," kisah Tumiran. 

Melalui Yunus Wahyudi inilah, perjuangan para pedagang akhirnya sampai ke Gedung Dewan. Aktivis LSM asal Dusun Kaliboyo, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, menyoroti soal kenaikan sewa yang tidak relevan.

"Selain biaya sewa naik, para pedagang membayar retribusi tiga kali perhari. Nominal sekali pungut Rp 2000. Pedagang tidak menolak kenaikan, tapi yang manusiawi," ucapnya kala hearing.

Upaya menakut nakuti pihak perangkat desa menambah kegaduhan di Pasar Purwoharjo. Apalagi ada nama lembaga Kejari, Polresta dan Satpol PP yang disebut.

"Bupati supaya membuat perda yang jelas. Jangan hanya soal festival saja. Kami mohon ada keadilan dari DPRD. Agar pasar tetap langgeng dan ramai, DPR supaya memutuskan yang terbaik bagi warga," cetus Yunus.

Keluh kesah PKPPP ditanggapi positif oleh Komisi II yang terdiri dari Suyatno, Widodo dan Sahroni. Bahkan Sahroni terang - terangan mendukung langkah para pedagang. Mengingat Pasar Purwoharjo merupakan pasar desa secara otomatis warga ikut memilikinya.

"Kita akan agendakan pertemuan lagi agar kades, BPD, camat bisa hadir. Untuk soal kenaikan sewa dan retribusi sudah kami catat semua," ungkap Sahroni. SUBAHRODIN YUSUF

Sebelumnya Bule Belanda Habisi Nyawa Kekasihnya
Selanjutnya Di Balik Tawuran Acara PKB, Ternyata Ada Misi Sosial