..
BPN Prabowo - Sandi Kritik Pengadangan Kampanye Capres 02
BPN Prabowo - Sandi Bidang Advokasi dan Hukum Kabupaten Banyuwangi, Agus Dwi Harianto.

BPN Prabowo - Sandi Kritik Pengadangan Kampanye Capres 02

BANYUWANGI - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bidang Advokasi dan Hukum Prabowo - Sandi Kabupaten Banyuwangi, Agus Dwi Hariyanto, meminta Bawaslu dan aparat penegak hukum agar bekerja serius menangani dugaan pengadangan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno ketika kampanye di Bumi Blambangan. Pengadangan terhadap cawapres 02 yang sedang melaksanakan kampanye sebagai contoh mengotori demokrasi.

“Demokrasi tidak boleh tercoreng dengan cara menghalang-halangi hak konstitusional warga negara. Negara tidak boleh kalah dengan perilaku semua gue warga negara," serunya.

Saya menilai kasus penghadangan Cawapres ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan keamanan ketertiban masyarakat. Menurutnya, undang - undang telah menjamin hak setiap cawapres untuk memasuki wilayah Negara Republik Indonesia bahkan luar negeri, sehingga haknya tersebut tidak boleh diganggu dengan cara pengadangan.

“Atas alasan apapun tidak boleh ada pengadangan, kecuali cawapres itu melanggar Undang-Undang Pemilu. Siapapun tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan harus melaporkan ke Bawaslu. Negara ini punya aturan, bukan semaunya orang," lontarnya.

Dwi menduga ada semacam upaya mobilisasi oleh pihak- pihak tertentu dalam usaha pengadangan serta penolakan terhadap cawapres 02. Untuk itu, Bawaslu patut bertanya dan menduga mengapa hal itu masif terjadi.

“Bawaslu harus kroscek di lapangan. Jangan-jangan ada yang memobilisasi. Jangan-jangan ada aktor intelektualnya. Bawaslu coba cek di lapangan, tindak tegas," pintanya, Selasa (19/3/2019).

Dirinya sangat menyayangkan tindakan segelintir orang yang menghalang-halangi kampanye cawapres 02. Hal itu sebagai upaya menghegemoni dan memonopoli daerah tertentu atas hak pilih rakyat.

“Tidak boleh ada politik sukuistik. Beri keleluasaan kepada cawapres dan rakyat menggunakan hak politiknya," tambahnya.

Aksi pengadangan selain termasuk dugaan pelanggaran pidana pemilu, juga merupakan tindak pidana umum. Maka pihak aparat keamanan harus aktif dalam upaya melakukan pencegahan, supaya tidak terjadi lagi.

“Apa upaya dini Bawaslu dan polisi terhadap aksi itu sehingga terjadi. Pengadangan terhadap cawapres merupakan tindakan kriminal," tandasnya. SUBAHRODIN YUSUF

Sebelumnya Ditangkap Kasus Narkoba, Kaki dan Tangan Warga Prancis Dirantai
Selanjutnya Bawa 613,6 gram Sabu, Mahardika Divonis 12 tahun