..
Bawaslu : Punjul Ismuwardoyo Dilarang Kampanye Sepekan
Dari kiri, Anang Lukman, Hamim dan Hasyim Wahid, Majelis Pemeriksa Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi pemilu dengan terlapor Punjul Ismuwardoyo.

Bawaslu : Punjul Ismuwardoyo Dilarang Kampanye Sepekan

BANYUWANGI - Bawaslu Banyuwangi akhirnya memutus perkara dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan Punjul Ismuwardoyo. Caleg Partai Hanura itu dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

"Memberikan sanksi larangan kampanye terbatas dan tatap muka selama 7 hari sejak putusan dibacakan," tandas Hamim, seraya mengetok palu sidang, Selasa 5 Maret 2019.

Selain itu, Bawaslu akan mengirim salinan putusan sidang ke Badan Kehormatan (BK) DPRD. Surat itu nanti akan menjadi rujukan bagi BK untuk menentukan sanksi internal dewan bagi Punjul.

"Kaitan perkara ini Bawaslu juga memberikan teguran tertulis kepada terlapor," papar Hamim, lagi.

Sidang putusan pemeriksaan pelanggaran pemilu ini dipimpin Majelis Pemeriksa, Hamim yang juga ketua Bawaslu Banyuwangi didampingi Komisioner Divisi Penindakan dan Penertiban Anang Lukman dan Divisi SDM Hasyim Wahid, selaku anggota majelis pemeriksa. Pembacaan putusan tidak dihadiri terlapor, Punjul Ismuwardoyo.

"Berpendapat bahwa kalimat terlapor soal nomer partai dan urut caleg adalah citra diri. Kegiatan masa reses berbeda dengan kampanye caleg anggota DPR," urai Hasyim Wahid membacakan putusan.

Sebagai pelapor, Ketua Panwascam Muncar, Aris Umar, menghargai putusan majelis pemeriksa. Soal larangan kampanye selama sepekan dia berpendapat majelis punya pertimbangan sendiri.

"Mestinya maksimal 14 hari. Tapi kita hargai putusan majelis. Nanti kita lihat di lapangan bagaimana pengawasannya," ucap Aris Umar usai sidang yang dimulai pukul 11.25 WIB berakhir pada 11.42 WIB.

Selain kasus Punjul, Bawaslu ternyata telah menangani lima perkara dugaan pelanggaran pemilu. Sehingga, kata Hasyim Wahid, total laporan yang masuk 6 perkara terdiri 4 ajudikasi dan 2 pidana pemilu.

"Empat perkara administrasi yang kami tangani antara lain sengketa PSI tidak masuk daftar pemilu di kabupaten, sidang ajudikasi PPP, kasus nomer urut Sri Utami Faktuningsih dari Partai Hanura, serta kasus Punjul Ismuwardoyo yang baru saja diputus. Untuk dua perkara pidana pemilu meliputi kasus Musrenbang Desa Gumirih yang menyeret nama politisi Partai Demokrat, Michael Edy Hariyanto plus Kades Gumirih Murai Ahmad dan perusakan alat peraga kampanye (APK) milik Banyu Biru Djarot serta M Kojin di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung," jelas Hasyim.

Terkait Musrenbang Desa Gumirih, Kecamatan Singojuruh, dua terlapor diputus tidak bersalah. Menurut Hasyim, Gakkumdu tidak menemukan adanya niat untuk menggelar kampanye di balai desa tersebut.

"Tinggal perkara APK yang kini masih bergulir di penyidikan Kepolisian Resor Banyuwangi. Lima perkara lainnya sudah diadili dan diputuskan," pungkasnya. SUBAHRODIN YUSUF

Sebelumnya Bali Dipastikan Bebas Internet Saat Nyepi
Selanjutnya Diduga Menyelewenkan Bansos 5 Pura di Nusa Penida, Warga Datangi Kejati Bali